Selasa, 21 April 2020 20:53 WIB
BLORA (wartaTANI)—Organisasi massa petani, Lidah Tani akan mendatangi Dinas Pertanian Kabupaten Blora, Rabu (22/4/2020), untuk meminta audiensi terkait persoalan pupuk bersubsidi. Permintaan audiensi ke Dinas Pertanian ini dilakukan menyusul tidak digubrisnya permintaan audiensi organisasi massa petani tersebut ke DPRD Kabupaten Blora.
"Setelah kami menunggu jawaban dari Pimpinan DPRD Kabupaten Blora hingga Selasa malam (21/4/2020) yang tidak kami dapatkan, kami putuskan untuk besok, Rabu (22/4/2020), mendatangi Dinas Pertanian Kabupaten Blora dengan membawa data-data yang telah kami kumpulkan dari lapangan," kata Lukito dari Departemen Advokasi Lidah Tani, Selasa malam.
Data-data tersebut terkait dengan harga eceran di lapangan yang dikumpulkan dari basis-basis massa organisasi di beberapa kecamatan, di antaranya: Kecamatan Randublatung, Kecamatan Kradenan, Kecamatan Jati, juga Kecamatan Kunduran.
"Persoalan yang ingin kami sampaikan adalah terkait harga pupuk di atas HET (harga eceran tertinggi ) yang ditetapkan oleh pemerintah," ujar Lukito sembari menyebut ada lebih 1.500 petani di beberapa kecamatan di Kabupaten Blora yang diorganisir Lidah Tani.
Permintaan audiensi ini, kata Lukito, disampaikan lantaran organisasi massa Lidah Tani yang beranggotakan 1.500-an lebih petani memiliki kepentingan langsung dengan persoalan yang dihadapi para petani.
"Karena organisasi massa ini yang telah berhimpun sejak 1998 dan telah melegalitaskan sejak 2004 memiliki kepentingan langsung dengan persoalan petani, dan yang sedang aktual saat ini adalah harga pupuk," sebut Lukito.
Sebelumnya, permintaan audiensi ini telah dilayangkan Lidah Tani ke DPRD Kabupaten Blora sejak Senin, 27 Januari 2020. Tanggal audiensi diminta Lidah Tani pada pekan berikutnya, Rabu, 5 Februari 2020. Namun hingga Maret 2020 sebelum wabah korona diumumkan Pemerintah RI, tidak ada jawaban dari DPRD Blora yang lebih banyak meluangkan waktunya untuk melakukan kunjungan kerja luar daerah. Hingga akhirnya terhalang wabah korona sampai sekarang.
"Awal pekan ini sebetulnya kami sudah minta ke Sekretariat DPRD Blora untuk meminta kejelasan penjadwalan ulang audiensi terkait persoalan yang dihadapi petani. Namun lagi-lagi tidak ada kejelasan jawaban hingga kami putuskan untuk membawa persoalan ini ke dinas teknis terkait," pungkas Lukito. ***