Lidah Tani adukan Dinas Pertanian ke DPRD  

Foto: Gatot Aribowo

Ketua DPRD Kabupaten Blora Bambang Susilo mendengarkan aduan dari Lidah Tani sembari mempelajari rincian tertulisnya.

Rabu, 06 Februari 2019 14:18 WIB

BLORA (wartablora.com)—Organisasi massa petani Lidah Tani mengadukan Dinas Pertanian ke DPRD Kabupaten Blora, Rabu (6/2/2019). Gara-garanya Dinas Pertanian 'meminta' sejumlah uang atas bantuan benih padi Gogo yang diberikan kepada anggota mereka di Desa Temulus, Kecamatan Randublatung. Belakangan terungkap jika bantuan yang diberikan kepada anggota Lidah Tani di Desa Temulus tersebut berupa bantuan uang untuk membeli benih padi Gogo yang disediakan rekanan yang ditunjuk pemerintah.

"Jadi ini hanya miskomunikasi saja antara Dinas Pertanian dengan para petani yang terhimpun dalam Lidah Tani," ujar Ketua DPRD Kabupaten Blora Bambang Susilo usai audiensi yang mempertemukan jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Blora dengan Lidah Tani, yang difasilitasi pimpinan DPRD.

Dari audiensi terungkap jika miskomunikasi terjadi lantaran benih didatangkan terlebih dulu.

"Tiba-tiba saja kami di-drop benih padi Gogo hingga 2 kali tanpa penjelasan yang rinci, maksudnya bagaimana. Baru kemudian bantuan uangnya ditransfer ke rekening kami," kata Subakir, bendahara ranting di Desa Temulus.

Ranting Lidah Tani adalah anggota organisasi massa Lidah Tani yang terhimpun di desa-desa. Ada kepengurusan ketua, sekretaris, bendahara, dan kepengurusan lain, ditambah anggota. Ada tak kurang 300-an petani di Desa Temulus yang tidak masuk dalam kelompok tani, dan memilih mengorganisir dirinya di Lidah Tani ranting Desa Temulus.

"Jadi kami jelaskan di sini," kata Kepala seksi produksi di bidang tanaman pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora, Hendro Sulistiyono, "bahwa bantuan benih gogo itu tidak gratis, tapi dibeli. Uangnya itulah yang menjadi bantuan. Uang tersebut masuk ke rekening tiap kelompok tani. Lalu uang tersebut dipakai untuk membayar benih padi gogo yang dikirimkan terlebih dulu."

Hendro mengatakan, jika program bantuan benih padi Gogo tersebut datangnya dari Kementerian Pertanian. Tidak mau repot menyediakan benihnya, kementerian memberikan uang ke tiap kelompok tani, ditransfer langsung ke rekening kelompok. Lalu oleh pemerintahan di provinsi, mengadakan lelang untuk adanya pihak yang menyediakan bibit tersebut. Setelah lelang dimenangkan, dan proses lainnya diselesaikan, pemenang lelang mengirim benih-benih tersebut ke kelompok-kelompok tani yang terdaftar mendapatkan bantuan.

"Jadi," kata Abdulah Aminudin, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora yang lebih banyak menengahi 'konflik' antara Dinas Pertanian dengan Lidah Tani tersebut, "salah jika kelompok tani tidak membayar benih padi Gogo yang sudah diberikan. Yang penting benihnya bagus, sesuai dengan kualitas yang diharapkan."

Pertama kali didukung

Ketua Lidah Tani, Lukito menyebutkan jika baru kali ini organisasi massa petaninya mendapat bantuan dari pemerintah.

"Tapi kami menyebutnya dukungan pemerintah, bukan bantuan pemerintah. Dan ini baru pertama sejak 11 tahun lalu. Sebab dulu di 2008 kami pernah mendapat, tapi kami dimintai sejumlah uang, lalu kami laporkan ke polisi," kata Lukito yang lebih berkeinginan mandiri tanpa peran serta pemerintah.

Menurutnya, bantuan pemerintah bisa membuat pecah belah karena kata dia, banyak akal-akalan di sana.

"Kami pernah mendapati, ada kelompok yang mendapat bantuan traktor, tapi traktornya malah disewakan. Banyak kelompok yang fiktif. Kalaupun sekarang (kelompok tani) harus mendapatkan registrasi di sistem, masih bisa diakali untuk bisa terdaftar tapi aktivitasnya hampir tidak ada. Sementara kami yang produktif, nyaris tidak pernah mendapat dukungan dari pemerintah. Sekali dapat dukungan," katanya merujuk pada bantuan benih padi Gogo, "dimintai sejumlah uang. Kalau sejak awal ada penjelasan yang rinci yang bisa memberikan kami pada pemahaman kondisinya, kami masih bisa terima."

Untuk membuat sistem yang baik, Lukito menantang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk melakukan verifikasi ketat terkait bantuan-bantuan pemerintah ke kelompok-kelompok tani.

"Kami dengan senang hati dilibatkan untuk melakukan verifikasi kelompok-kelompok tani tersebut, dan kami yakin, organisasi kamilah yang lebih tertib," tandasnya.

Pengorganisasian yang tertib para petani yang terhimpun dalam Lidah Tani secara langsung diakui Suranto, koordinator penyuluh pertanian di UPTD Pertanian Kecamatan Randublatung, yang turut hadir di audiensi tersebut.

"Saya sebagai koordinator mengakui, jika organisasi Lidah Tani lebih tertib administrasinya," kata Suranto. (*)