Paket Penjualan Pupuk Bersubsidi

Bupati: Monggo Sosialisasikan, Tapi Jangan Paksa Beli

Senin, 30 Oktober 2017 17:40 WIB

BLORA (wartablora.com)—Adanya penjualan pupuk dengan sistem paketan mendapat respon serius dari Bupati Blora Djoko Nugroho. Dalam rapat koordinasi dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) pada Senin, 30 Oktober 2017, Bupati tak melarang distributor dan pengecer mensosialisasikan pupuk non subsidi ke petani.

"Monggo kalau mau dikenalkan atau disosialisasikan, tapi jangan dipaksa beli," pesannya.

Pesan ini ia sampaikan kepada distributor dan pengecer yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut, diikuti pula perwakilan kelompok tani-kelompok tani yang ada di Kabupaten Blora.

"Biarkan petani mengambil atau membeli jatah pupuk subsidinya. Jika nanti jatahnya habis pasti dengan sendirinya akan beli non subsidi. Jangan dijadikan satu paket, kasihan petani," imbuhnya.

Adanya paketan ini diduga karena pengecer ditarget distributor untuk bisa menjual pupuk non subsidi dengan jumlah tertentu. "Paketan ini berisi pupuk non subsidi pula. Jadi saat kita beli pupuk bersubsidi, sekalian pupuk non subsidinya harus dibeli," kata salah seorang perwakilan di kelompok tani dari Cepu, Sutiyono.

Sutiyono menyatakan tak menyalahkan pengecer, tapi menyalahkan distributor. "Pihak produsen atau distributor juga jangan mematok target penjualan pupuk non subsidi ke pengecer," tandasnya.

Polisi Turut Memantau

Adanya penjualan pupuk bersubsidi dengan non bersubsidi dalam satu paketan menyebabkan hitungan stok pupuk bersubsidi berkurang. Kapolres Blora AKBP Saptono memerintahkan angotanya yang bertugas sebagai Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas) di desa-desa untuk menghitung lagi ketersediaan pupuk bersubsidi di desa binaannya masing-masing.

"Sidak sampai saat ini stok pupuk bersubsidi masih aman untuk musim tanam bulan ini," katanya dalam rilisnya yang disampaikan pada Senin siang.

Polisi, kata AKBP Saptono, menyatakan kesiapannya mendukung program pemerintah tentang upaya khusus ketahanan pangan. Kesiapan ini salah satunya dengan mangawasi ada tidaknya penyimpangan dalam pendistribusian pupuk.

"Sesuai fungsi masing-masing, kita menanggapi secara serius jika ada indikasi penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi ini," tandasnya.

Pengganti AKBP Surisman ini pun meminta peran serta masyarakat yang terkait permasalahan ini untuk tak takut-takut melaporkan jika ada indiikasi penyimpangan pendistribusian pupuk bersubsidi.

"Lapor ke polisi jika melihat penyimpangan pendistribusian pupuk bersubsidi ini," perintahnya.

"Sebab ini menyangkut kehidupan petani dan produktivitas tanaman. Antisipasi perlu kita lakukan supaya jangan sampai terjadi penyimpangan dan kelangkaan."

DPRD Mengkaji

Adanya pendistribusian pupuk bersubsidi yang bermasalah ini tak ketinggalan mendapat perhatian yang serius juga dari DPRD Kabupaten Blora. Ketua DPRD Kabupaten Blora Bambang Susilo menyatakan akan berkoordinasi dengan anggota di komisi terkait, untuk turun membantu menyelesaikan permasalahan ini agar di kemudian hari tidak terjadi lagi.

"Kita akan kaji bagaimana baiknya untuk turut membantu penyelesaikan masalah ini agar tidak muncul lagi di kemudian hari. Saya akan koordinasi dengan anggota di komisi terkait untuk turun mencari akar masalahnya. Nanti kita kaji di dalam, apakah perlu payung hukum yang lebih berpihak ke petani dalam pendistribusian pupuk ini atau bagaimana," ujarnya pada Senin sore.

Namun demikian, sambungnya, pengkajian juga dilakukan untuk tidak bertentangan dengan peraturan hukum di atasnya.

"Karena persoalan pupuk ini merupakan kebijakan pusat. Kita akan cari titik temunya, termasuk apakah perlu kebijakan tersendiri yang lebih jelas keberpihakannya," katanya.

Menurutnya, kebijakan pertanian harus lebih berpihak pada kepentingan jangka panjang. "Termasuk bagaimana kita mengarahkan agar penggunaan pupuk beralih dari kimiawi ke organik yang tidak merusak tanah," terangnya. (*)